Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat proses penyusunan regulasi terkait pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) yang telah diolah. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini mendominasi pasokan nasional. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menargetkan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) mengenai penggunaan Asbuton dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan ke depan.
Inisiatif ini dianggap krusial dalam rangka memperkuat industri konstruksi di dalam negeri serta mendorong penggunaan sumber daya lokal. Selama ini, kebutuhan nasional akan aspal banyak dipenuhi melalui impor, sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan proporsi pemanfaatan Asbuton sebagai material lokal perlu dilakukan.
Menteri Dody menegaskan bahwa secara teknis, penggunaan Asbuton tidak menghadapi banyak kendala. Namun, untuk memastikan implementasi yang lebih luas dan efektif, diperlukan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan optimal.
“Teknisnya bukanlah hal yang rumit, tetapi kita tetap memerlukan payung hukum. Oleh karena itu, penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1-2 minggu ke depan dapat diselesaikan sehingga kita bisa segera meluncurkannya,” ujar Dody dalam siaran pers pada Minggu, 19 April 2026.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan skema A30, yang berarti penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal. Skema ini dianggap paling realistis untuk segera dilaksanakan, karena tidak memerlukan penyesuaian signifikan dari pihak kontraktor.
“Kita akan memulai dengan A30 karena saya yakin ini bisa langsung dilaksanakan. Kontraktor tidak akan mengalami kesulitan karena penyesuaiannya tidak besar. Yang terpenting sekarang adalah memastikan adanya regulasi yang mengaturnya,” tambahnya.
Percepatan regulasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka impor aspal yang selama ini menjadi dominasi dalam kebutuhan nasional. Pemerintah menargetkan penurunan impor aspal setidaknya sebesar 30 persen dengan meningkatkan pemanfaatan Asbuton.
Dody menjelaskan bahwa pendekatan ini mirip dengan kebijakan bauran energi seperti B10, B20, hingga B30 di sektor bahan bakar. Namun, untuk sektor aspal, pemerintah memilih untuk langsung menerapkan A30.
“Kita ingin mengurangi impor aspal, minimal hingga 30 persen. Pengalaman dari kebijakan energi seperti B10, B20, dan B30 menjadi pelajaran. Untuk aspal, kita tidak memulai dari skala kecil, melainkan langsung dengan A30 karena secara teknis sangat memungkinkan,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Nusron Wahid Menegaskan Komitmen untuk Menghormati Proses Hukum KPK
➡️ Baca Juga: Dua Siswa Kabupaten Karo Diduga Korban Keracunan MBG, Dirawat di RSCM
