PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengangkat kembali asas Marhaenisme sebagai landasan filosofis dalam kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics.
Meski memberikan apresiasi, PDIP menekankan bahwa Marhaenisme perlu diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, bukan sekadar menjadi jargon politik belaka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers setelah acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Agustus 2026.
Hasto menjelaskan bahwa Marhaenisme bukan hanya sebuah teori, tetapi juga merupakan panduan perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ia mengapresiasi pengakuan Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya kekuasaan yang berpihak kepada rakyat banyak.
Ia menyoroti bahwa inti dari Marhaenisme yang diperkenalkan oleh Bung Karno menekankan pada kedaulatan bagi masyarakat miskin, khususnya petani dan pekerja kecil. Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, maka indikator utama yang harus diperhatikan adalah penguatan alat produksi bagi rakyat.
“Ketika kita berbicara tentang ‘Marhaenisme’, penting untuk memikirkan bagaimana petani dapat berdaulat, memiliki akses terhadap tanah sebagai alat produksi, memperoleh mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil, serta menggunakan benih unggul hasil karya anak bangsa. Hal-hal inilah yang perlu dijelaskan dengan jelas,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa PDIP justru lebih mendukung penggunaan istilah Indonesianomics. Ia berpendapat bahwa konsep perekonomian Indonesia sesungguhnya telah dirumuskan dengan baik oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan pola pembangunan nasional yang berencana untuk mewujudkan cita-cita Trisakti.
Hasto menekankan bahwa keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak terletak pada nama atau label yang diberikan di awal, melainkan pada pengakuan masyarakat terhadap hasil kerja yang dilakukan.
“Ide-ide untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan adalah gagasan yang lahir dari bangsa Indonesia yang merdeka, bukan berasal dari individu tertentu. Kekuatan sejati terletak pada produksi rakyat, bukan pada oligarki. Jadi, keberhasilan tidak diukur dari nama yang dipilih, tetapi dari tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah struktural dan memberdayakan rakyat,” pungkas Hasto.
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Mengelola Keuangan Freelancer Desain Grafis Berdasarkan Proyek
➡️ Baca Juga: 72 Ribu Personel dan Ribuan SPKLU PLN Siap Mendukung Kelancaran Jalur Mudik
