Jakarta – Jenderal Suyudi Ario Seto telah resmi dilantik sebagai Kapolri pada Kamis sore, 1 Oktober 2026. Ia mengungkapkan bahwa ia baru mendapatkan informasi mengenai pencalonannya sebagai Kapolri pada pagi hari yang sama, bersamaan dengan pemberitahuan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
“Belum, belum. Kami baru saja menerima kabar pagi ini. Kami langsung mempersiapkan diri untuk pelaksanaan paparan dalam uji kelayakan,” ungkapnya saat berada di Istana Negara Jakarta.
Meskipun pemanggilannya baru diterima pada Kamis pagi, Suyudi mengaku telah menyiapkan sejumlah konsep yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang kemudian diperhalus untuk keperluan fit and proper test di DPR pada pagi itu.
“Kami sudah memiliki konsep-konsep yang disiapkan. Tentu saja, dengan waktu yang terbatas, kami mematangkan kembali persiapan tersebut,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Suyudi menjelaskan bahwa dirinya dihubungi oleh salah satu pemimpin Istana, namun ia tidak mengungkapkan identitas orang tersebut.
Terkait dengan pemanggilannya ke Istana pada Selasa lalu, Suyudi menjelaskan bahwa kedatangannya saat itu adalah untuk mendiskusikan penanganan masalah narkoba di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kemungkinan dirinya menjadi Kapolri pada pertemuan tersebut.
“Kami hadir dalam rapat tersebut untuk berdiskusi bersama kementerian terkait mengenai rehabilitasi dan edukasi. Fokus utama kami adalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena kapasitas lapas telah melebihi batas dan peredaran narkotika di dalam lapas juga masih menjadi masalah yang serius. Ini perlu penanganan khusus dan menjadi agenda yang kami bahas,” tegas Kapolri.
Program Prioritas Suyudi
Dalam fit and proper test yang dilaksanakan pagi ini di depan Komisi III DPR RI, Suyudi memaparkan enam program prioritas transformasi yang akan diterapkan dalam tubuh Polri. Program pertama adalah rencana untuk menyederhanakan struktur organisasi Polri dengan meninjau kembali lapisan persetujuan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah.
“Mabes akan lebih strategis dan ramping, Polda akan berfungsi secara proporsional dan suportif, Polres akan diperkuat sebagai satuan operasional dasar, dan Polsek akan tangguh serta dekat dengan masyarakat. Struktur yang tumpang tindih dan lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah akan ditelaah untuk disederhanakan. Kami akan memperkuat lini terdepan berdasarkan beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Resep Chili Oil Pedas dan Aromatik Seperti yang Disajikan di Restoran Dimsum
➡️ Baca Juga: Dewi, Inspirasi ‘Kartini’ Modern yang Memberikan Manfaat Besar bagi Lingkungan Kita
