Kecerdasan buatan (AI) telah diidentifikasi sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan umat manusia, sebuah pernyataan tegas dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk. Dalam keterangan yang disampaikan pada 8 September 2026, Turk menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh teknologi ini.
Turk menyatakan, “Saya sepenuhnya sejalan dengan kekhawatiran dari para pelaku industri bahwa adanya AI yang canggih dapat membawa risiko eksistensial bagi umat manusia. Oleh karena itu, saya mendesak agar dilakukan upaya maksimal untuk memastikan adanya jaminan yang kuat terkait keselamatan dan keamanan AI sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat.”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Turk dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga mengumumkan rencananya untuk mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan terkemuka yang terlibat dalam pengembangan AI dalam waktu dekat, guna membahas isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan pengguna dan dampak sosial dari teknologi ini.
Dalam kesempatan yang sama, Turk menyoroti bahwa kekuasaan atas AI saat ini hanya dimiliki oleh segelintir individu. “Hanya beberapa orang yang memiliki kekuasaan hampir tanpa batas atas teknologi ini,” ujarnya, mengungkapkan kekhawatirannya tentang konsentrasi kekuasaan yang dapat berpotensi berbahaya.
Dia melanjutkan dengan menyatakan pentingnya kolaborasi antara negara-negara tempat AI dikembangkan dan negara-negara yang terlibat dalam rantai pasokannya. “Setidaknya, kita harus bersama-sama menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar,” jelas Turk, menekankan perlunya kerjasama internasional dalam mengatur penggunaan AI.
Peringatan mengenai potensi ancaman AI juga disampaikan oleh Philip Schellekens, Kepala Ekonom Biro Regional Asia-Pasifik Program Pembangunan PBB (UNDP), pada bulan Desember 2025. Ia menegaskan bahwa penerapan AI dalam konteks militer dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia dan dapat menyebabkan kerugian jiwa yang signifikan.
Schellekens menggarisbawahi urgensi untuk mengatur penggunaan AI di sektor militer dengan cara yang sangat bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa tanpa regulasi yang ketat, potensi bahaya dari teknologi ini bisa membahayakan kehidupan banyak orang.
Sebagai tambahan, pada Januari 2025, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengindikasikan bahwa AI yang tidak terkendali merupakan salah satu dari beberapa ancaman eksistensial yang harus dihadapi dunia, bersanding dengan isu perubahan iklim dan proliferasi senjata nuklir.
Dewan HAM PBB kini menghadapi tanggung jawab besar untuk mengatasi isu ini, guna melindungi hak asasi manusia di era kecerdasan buatan. Mengingat dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh teknologi ini, sangat penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog dan tindakan preventif.
Sebagai langkah awal, mengedukasi masyarakat tentang risiko dan potensi AI sangatlah penting. Pemahaman yang lebih baik tentang dampak teknologi ini dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang dibawanya, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengaturan dan regulasi yang diperlukan.
Regulasi yang ketat dan kolaborasi internasional juga sangat diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan teknologi ini. Negara-negara harus bersatu untuk menetapkan standar etika dan keamanan dalam pengembangan dan penerapan AI.
Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi penggunaan AI harus mencakup dialog terbuka antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki suara dalam menentukan bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama.
Dalam konteks yang lebih luas, AI yang berkembang pesat juga menghadirkan tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan teknologi ini, untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu.
Menghadapi tantangan ini, penting bagi lembaga-lembaga internasional untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dalam pengaturan AI. Kerjasama antara negara dan organisasi internasional akan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga transportasi, peran pengaturan menjadi semakin krusial. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya bermanfaat tetapi juga aman bagi seluruh masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa AI adalah alat, dan bagaimana alat tersebut digunakan sangat bergantung pada keputusan manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab etis harus menjadi bagian integral dari setiap langkah pengembangan dan implementasi teknologi ini.
Akhirnya, dengan mengakui potensi ancaman yang ditimbulkan oleh AI, masyarakat bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Diskusi yang konstruktif dan pendekatan proaktif akan membantu menciptakan masa depan di mana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa mengorbankan keselamatan dan keberlangsungan umat manusia.
➡️ Baca Juga: Aiptu YS Diperiksa Polda Metro Terkait Dugaan Keterlibatan Proyek di Bekasi
➡️ Baca Juga: Sejarah dan Evolusi Film: Dari Hitam Putih hingga 3D
