Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 30 September 2026, total belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp115,8 triliun. Angka ini mencerminkan 71,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan menunjukkan peningkatan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp112,7 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi tersebut mencakup penyaluran berbagai program bantuan sosial yang bersifat reguler. Lonjakan belanja ini terutamanya didorong oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester kedua tahun 2026.
Suahasil mengungkapkan, “Belanja bantuan sosial yang telah tercapai sebesar Rp115,8 triliun ini, merupakan 71,2 persen dari total pagu APBN. Ini termasuk semua bansos reguler yang sedang berjalan,” dalam konferensi pers mengenai APBN KiTa yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026).
Dari total realisasi yang ada, anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp21,8 triliun, yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini dirancang untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka.
Selain itu, penyaluran Program Kartu Sembako telah mencapai Rp28,2 triliun, yang ditujukan kepada 17,6 juta KPM. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang memerlukan.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan anggaran PIP sebesar Rp11,1 triliun, yang bermanfaat bagi 16 juta siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dana ini digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa-siswa tersebut.
Selanjutnya, realisasi KIP Kuliah juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai Rp14,4 triliun, yang disalurkan kepada 878 ribu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan. Program ini berfokus pada membantu biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai penerima.
Di sektor kesehatan, bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai Rp34,7 triliun. Anggaran ini mencakup 96,7 juta peserta yang bertujuan untuk memastikan akses mereka terhadap layanan kesehatan melalui program JKN.
Di samping program perlindungan sosial yang reguler, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk bantuan asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana.
Realisasi bantuan sosial ini menunjukkan bahwa hingga September 2026, penyaluran bansos telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan dan penanganan bencana.
➡️ Baca Juga: Prabowo dan PM Takaichi Berkomitmen Tingkatkan Upaya Deeskalasi Konflik Global
➡️ Baca Juga: Strategi Investasi dan Saham untuk Pengelolaan Dana Jangka Panjang yang Efektif
