Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada akhir Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan hampir mencapai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pencapaian yang menggembirakan ini merupakan hasil dari transformasi birokrasi serta perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya dalam sektor penerimaan pajak.
“Dari data yang ada hingga akhir Juli tahun ini, kami mencatat pertumbuhan hampir 30 persen dibandingkan tahun lalu, yang sayangnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kita tidak lemah,” ungkap Purbaya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Agustus 2026.
Menurutnya, pertumbuhan dalam penerimaan pajak ini terjadi tanpa adanya peningkatan tarif pajak. Hal tersebut dapat tercapai berkat transformasi yang dilakukan pada sumber daya manusia (SDM) serta penutupan berbagai celah kebocoran.
“Penerimaan kita lebih baik dari perkiraan awal, dan itu semua terjadi tanpa adanya kenaikan tarif pajak,” tuturnya.
Purbaya menjelaskan bahwa beberapa langkah transformasi yang telah diambil untuk meningkatkan pendapatan pajak mencakup penutupan sumber kebocoran, pemecatan pegawai pajak yang tidak berintegritas, serta perbaikan sistem yang ada.
Dengan demikian, pendapatan negara dari sektor pajak dapat tumbuh secara positif tanpa harus menaikkan tarif pajak itu sendiri.
“Saya telah memecat pegawai pajak yang tidak berintegritas. Kini, kinerja pegawai pajak jauh lebih baik. Kami telah menyingkirkan orang-orang yang tidak berkontribusi dengan baik dan menggantinya dengan individu yang lebih kompeten. Hasilnya, kinerja mereka kini menunjukkan perbaikan yang signifikan,” jelas Purbaya.
“Karena itulah, kami mampu mencapai peningkatan pendapatan yang signifikan tanpa harus melakukan banyak perubahan,” tambahnya.
Purbaya juga menekankan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk menutup kebocoran dalam sektor pajak, termasuk merotasi pejabat di berbagai eselon, mulai dari eselon 2, 3, hingga 4.
Dia menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan pejabat, pihaknya sengaja memilih mana yang menunjukkan kinerja baik dan mana yang kurang, bahkan melibatkan aparat penegak hukum untuk mendukung perbaikan ini.
“Saya menyadari bahwa pajak masyarakat sering kali mengalami kebocoran. Oleh karena itu, saya melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hampir seluruh pegawai pajak, termasuk di eselon 2, 3, dan 4, saya rotasi. Mereka yang kurang baik dipindahkan ke daerah, sementara yang berkinerja baik ditempatkan di pusat,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: Dukung Gaya Hidup Sehat dengan Program Tiket Semarang Mountain Race 2026 dari bank bjb
➡️ Baca Juga: Pramono Menegaskan Kampus IKJ Tidak Akan Dipindahkan ke Kota Tua
