Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Acara ini dihadiri oleh perwakilan kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota di seluruh tanah air.
Dalam pembukaan Rakernas tersebut, hadir beberapa wakil ketua DPR, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap kegiatan yang melibatkan langsung para kepala desa.
Rakernas ini juga mendapat perhatian dari pihak eksekutif, dengan kehadiran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria. Partisipasi mereka menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan desa dan implementasinya di lapangan.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tujuan utama dari Rakernas ini adalah untuk menghasilkan berbagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, khususnya melalui Menteri Desa. Ini menjadi langkah strategis untuk memastikan suara dan aspirasi para kepala desa didengar oleh pihak berwenang.
“Dalam kesempatan ini, saya didampingi oleh rekan-rekan pimpinan DPR serta Menteri Desa dan Wakil Menteri Desa, yang telah menyaksikan paparan visi dan misi dari AKSI,” ujar Dasco dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Sufmi Dasco melanjutkan, setelah Rakernas, rekomendasi yang dihasilkan oleh kepala desa akan disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Desa, untuk kemudian diproses lebih lanjut.
Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah siap menerima berbagai rekomendasi yang akan dihasilkan oleh para kepala desa selama Rakernas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di tingkat desa.
“Kami sangat menunggu rekomendasi dari AKSI untuk mendukung program pembangunan desa yang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo,” ungkap Yandri.
Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, memberikan apresiasi kepada DPR karena telah menyediakan wadah bagi para kepala desa untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah pusat. Langkah ini dianggap sangat penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat desa.
Irawadi menjelaskan bahwa pertemuan semacam ini menunjukkan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara kepala desa, DPR, dan pemerintah. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pemerataan pembangunan.
“Rasa syukur kami sangat besar, karena saat ini antara pimpinan DPR, DPR di pusat, dan kepala desa sudah tidak ada jarak. Kami dapat berkomunikasi secara langsung dengan kementerian, sehingga desa merasa dihargai dan memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasi,” tambah Irawadi.
Melalui Rakernas ini, diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan kepala desa, sehingga berbagai permasalahan di tingkat desa dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari Rakernas, diharapkan pemerintah dapat merespons dengan kebijakan yang tepat guna, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat desa.
Seiring berjalannya waktu, sinergi antara kepala desa dan pemerintah diharapkan terus terjaga, sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pimpinan DPR, pemerintah, dan para kepala desa bersatu dalam visi yang sama untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Ini adalah langkah awal yang penting untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pembangunan nasional.
Dengan semangat kolaborasi, Rakernas AKSI menjadi momentum strategis bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Atlet Indonesia Lolos Kualifikasi Olimpiade Paris
➡️ Baca Juga: Putri KW Berambisi Tingkatkan Peringkat ke-7 Dunia di Asian Games 2026
