Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, pada Sabtu lalu menegaskan komitmennya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di Semenanjung Korea. Ia menyatakan bahwa pemerintah Korsel bertekad untuk menghentikan perang dan memutus siklus gencatan senjata yang tidak stabil demi menciptakan perdamaian dengan Korea Utara.
Dalam pidato memperingati Hari Kemerdekaan Korea yang ke-81, Lee menggarisbawahi pentingnya merintis jalan menuju perdamaian. Ia menekankan perlunya mengubah kondisi gencatan senjata yang ada saat ini menjadi sebuah tatanan yang lebih stabil dan damai.
Lee mengajak kedua negara untuk menghentikan ancaman satu sama lain dan segera memulai dialog. Ia percaya bahwa pembicaraan langsung sangat penting untuk mengakhiri “status perang” yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Mari kita tinggalkan sikap saling mengancam dan mulai berdialog antar-Korea untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Dalam proses tersebut, kita juga bisa mendiskusikan langkah-langkah efektif untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara,” ungkap Lee.
Lee meyakini bahwa tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea akan memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas serta kerjasama di kawasan Asia Timur Laut. Ia melihat ini sebagai langkah penting menuju perdamaian yang bebas dari senjata nuklir.
Lebih lanjut, Presiden Lee menegaskan komitmen pemerintah Korsel untuk mengubah dinamika permusuhan menjadi kekuatan yang mendorong kemakmuran bersama dan kehidupan yang harmonis antar kedua negara.
Korsel juga akan berperan aktif dalam proses perdamaian di kawasan tersebut. Namun, respons dari Korea Utara menunjukkan sikap yang berbeda, dengan pihak Korut yang berulang kali menekankan ketidakniatannya untuk menghapuskan program senjata nuklir mereka.
Pada September 2025, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi telah berakhir dan menegaskan bahwa negara mereka tidak akan pernah menyerahkan persenjataan nuklir yang ada.
Dalam pernyataan pada Maret 2026, Kim menegaskan bahwa Korea Utara akan terus memperkuat statusnya sebagai negara nuklir yang “absolut dan tidak dapat diganggu gugat.” Status ini juga telah diatur dalam undang-undang negara tersebut.
Sebelumnya, pada September 2023, Korea Utara telah menambahkan klausul mengenai percepatan pengembangan kekuatan militer nuklir dalam konstitusinya, mengikuti pengesahan regulasi tentang kebijakan nuklir yang terjadi pada September 2022.
➡️ Baca Juga: Australia Turunkan Pajak BBM Hingga 50 Persen untuk Atasi Lonjakan Harga Minyak Dunia
➡️ Baca Juga: Catat, Segini Batasan Minum Kopi Biar Tak Bikin Ginjal Rusak
