Malaysia telah menetapkan status darurat di Distrik Serian, Sarawak, sebagai respons terhadap kabut asap yang kian parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Keputusan ini diambil mengingat polusi udara telah mencapai tingkat berbahaya pada tanggal 4 September 2026.
Kawasan Sarawak, yang berlokasi berdekatan dengan Pulau Kalimantan, merasakan dampak serius dari kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia. Akibat kabut asap yang menyelimuti, beberapa sekolah di daerah tersebut terpaksa ditutup untuk menjaga kesehatan para siswa.
Otoritas Malaysia mengklasifikasikan Indeks Pencemaran Udara (API) di atas 300 sebagai kondisi yang berbahaya. Angka 500 menjadi batas yang digunakan untuk mendeklarasikan status darurat. Data terbaru menunjukkan bahwa API di Serian melonjak hingga mencapai angka 519 pada hari Jumat.
Pemberlakuan status darurat ini disetujui oleh Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, setelah menerima rekomendasi dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Openg, seperti yang diinformasikan dalam pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri.
Pernyataan tersebut menyebutkan, “Sultan Ibrahim telah memberikan persetujuan untuk penetapan status darurat di seluruh Distrik Serian, Sarawak, sebagai reaksi terhadap kabut asap yang menciptakan keadaan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan publik.”
Ketua Komite Penanggulangan Bencana Sarawak, Douglas Uggah Embas, sebelumnya menyampaikan dalam konferensi pers bahwa pemerintah negara bagian telah mengajukan permohonan untuk status darurat setelah API melampaui angka 500.
Douglas juga menjelaskan bahwa status darurat ini hanya berlaku di Distrik Serian, yang mencakup area seluas sekitar 20 kilometer. Meskipun demikian, layanan penting seperti supermarket, SPBU, dan bank diharapkan tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dia menambahkan bahwa operasi penyemaian awan sedang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kondisi kabut asap yang mengganggu ini.
Malaysia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana posisi raja sebagian besar bersifat seremonial dan menjalankan tugas berdasarkan saran dari perdana menteri dan kabinet. Meski demikian, raja memiliki hak untuk menetapkan status darurat apabila ada ancaman serius terhadap keamanan nasional, perekonomian, atau ketertiban umum.
➡️ Baca Juga: Iran Rayakan Idul Fitri Hari Sabtu, Macron Mendesak Gencatan Senjata Segera
➡️ Baca Juga: Vivo X100 Pro Review: Kolaborasi Zeiss, Benarkah Zoom-nya Terbaik?
