Kepala Badan Riset PDIP, Andi Widjajanto, berpendapat bahwa penurunan kualitas demokrasi di Indonesia tidak terjadi melalui cara-cara konvensional seperti pengerahan militer atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Sebaliknya, ia mengamati bahwa hal tersebut berlangsung secara legal melalui mekanisme hukum yang formal, yang dikenal dengan istilah autocratic legalism.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi saat menjadi pembicara utama dalam sesi bertajuk Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada konferensi CALD 2026 di Yogyakarta, pada tanggal 4 September 2026.
Dia menegaskan bahwa di Indonesia, berbagai lembaga anti-korupsi seperti KPK telah dilemahkan melalui revisi undang-undang pada tahun 2019. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan mengenai pencalonan untuk Pemilu 2023 dengan prosedur yang berbeda dari biasanya, dan revisi terhadap UU Militer dilakukan pada tahun 2025 melalui proses legislasi yang dianggap normal. Meskipun pemilu berlangsung tepat waktu, partisipasi masyarakat tetap tinggi, dan media tetap bebas menerbitkan, Andi menunjukkan bahwa semua ini terjadi tanpa ada pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Dengan kata lain, hukum tidak lagi berfungsi sebagai batasan, melainkan menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan.
Andi juga menggarisbawahi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang memiliki rasio pajak yang sangat rendah, sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, kondisi ini membuat pemerintah tidak merasa perlu untuk mendengarkan aspirasi warganya.
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi menguraikan dinamika koalisi politik pasca-Pemilu 2024 yang dinilainya sangat tidak stabil dan penuh teka-teki.
Dia mencatat bahwa meskipun terbentuk koalisi besar dengan PDIP sebagai satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang signifikan ini justru menciptakan anomali di mata publik.
“Ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Dari Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan terhadap kepresidenan Prabowo melonjak tinggi di atas 80 persen. Namun, survei yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2026 menunjukkan penurunan yang drastis hingga mencapai angka terendah 28 persen. Ini adalah penurunan yang paling tajam bagi seorang presiden yang sedang menjabat dalam dua tahun pertamanya,” ujar Andi.
Andi menjelaskan bahwa penurunan yang signifikan ini dipicu oleh penolakan keras dari masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program makan siang gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, Andi juga mengungkapkan adanya dua “sekutu baru” yang muncul dan dianggap mengejutkan dalam upaya menjaga ketahanan demokrasi di Indonesia.
Sekutu pertama yang disebutnya adalah pasar global. Andi menyoroti penurunan peringkat indeks kepercayaan dari lembaga-lembaga seperti MSCI, FTSE, Moody’s, dan S&P, yang mencerminkan hilangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.
➡️ Baca Juga: Pengusaha Murdaya Poo Dilaporkan Meninggal
➡️ Baca Juga: Mengidentifikasi Penyebab Sinyal Lemah di Dalam Ruangan untuk Solusi yang Efektif
