Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan adanya ketidakakuratan dalam data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.
Menkes Budi menyatakan bahwa terdapat sekitar 47.210 individu yang terdaftar sebagai penerima PBI BPJS, namun data tersebut tidak tepat sasaran. Menariknya, ada sejumlah orang kaya yang juga tercatat sebagai peserta PBI.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menkes Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang berlangsung pada Rabu, 15 April 2026.
Menurut Menkes Budi, setelah dilakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap bahwa dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya digunakan untuk 50 persen masyarakat termiskin. Bahkan, sekitar 10 persen dari yang terkaya juga mendapatkan manfaat dari program ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, pernah terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.
“Saya ingin sedikit bercanda, Pak Kunta, Sekjen saya, dulunya juga pernah terdaftar di situ,” ungkapnya dengan nada humor.
Di sisi lain, Menkes Budi menjelaskan bahwa terdapat 35 juta data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dari Pemerintah Daerah yang tidak tepat sasaran, sementara 20 juta lainnya teridentifikasi sebagai penerima yang tepat. Selain itu, sekitar 11 juta data PBPU-BP Kelas 3 juga dinyatakan tidak tepat sasaran.
“Data yang kurang tepat sasaran ini mencapai 35 juta berdasarkan identifikasi dari BPS. Selain itu, untuk PB Kelas 3, ada 11 juta yang juga tidak tepat sasaran,” jelas Budi.
Menkes Budi menegaskan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan peralihan data PBI kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia meyakinkan bahwa langkah ini akan diiringi dengan integrasi data untuk memastikan distribusi PBI kepada pihak yang berhak.
“Beberapa individu di Desil 5 masih belum mendapatkan akses ke PBI. Maka dari itu, lebih baik kita mengurangi penerima dari Desil 10, yang merupakan 10 persen terkaya, dan mengalihkan kuotanya kepada mereka yang berada di Desil 5,” tuturnya.
➡️ Baca Juga: Dudung Mengonfirmasi Arahan Tugas KSP Menjelang Reshuffle Kabinet yang Akan Datang
➡️ Baca Juga: Penyaluran KPR Subsidi BRI Mencapai Rp 17,13 Triliun hingga Maret 2026
