Jakarta – Survei terbaru yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mencapai angka 64,8 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang hanya berada pada level 55,3 persen.
“Ini menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap pemerintah saat ini lebih baik dibandingkan dengan evaluasi mereka terhadap hasil kinerjanya,” ungkap Hanta Yuda AR, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta.
Hanta menambahkan bahwa tantangan bagi pemerintahan ke depan adalah untuk memastikan bahwa kepercayaan yang telah dibangun tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kepuasan masyarakat melalui kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Dari segi kepuasan, survei menunjukkan bahwa 55,3 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara 40,9 persen lainnya mengungkapkan ketidakpuasan mereka.
Poltracking mencatat bahwa tingkat kepuasan ini cenderung stagnan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam persepsi publik dalam waktu tersebut.
Responden yang merasa puas mengungkapkan alasan utama mereka adalah karena bantuan pemerintah yang tepat sasaran (16,5 persen) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat dukungan sebesar 15,0 persen.
Di sisi lain, responden yang merasa tidak puas mencatat alasan utama mereka adalah karena kondisi ekonomi yang belum stabil (18,9 persen), tingginya harga kebutuhan pokok (15,4 persen), dan bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran (14,3 persen).
Dalam konteks kepercayaan, sebanyak 64,8 persen responden mengaku cukup percaya dan sangat percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 32,1 persen lainnya menyatakan ketidakpercayaan.
Dari segi sektor, kepuasan publik tertinggi tercatat pada bidang pendidikan, yang mencapai 66,3 persen. Ini diikuti oleh sektor pertahanan dan keamanan serta sosial budaya (63,7 persen), kesehatan (62,1 persen), politik dan stabilitas nasional (53,6 persen), dan hukum serta pemberantasan korupsi (43,1 persen).
Namun, bidang ekonomi masih mencatat angka kepuasan terendah, hanya mencapai 36,8 persen, yang menunjukkan adanya tantangan besar yang perlu segera ditangani.
Survei ini juga menemukan bahwa isu harga kebutuhan pokok yang mahal dipandang sebagai masalah utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah, dengan 45,9 persen responden menggarisbawahi hal ini. Selain itu, kesulitan dalam mencari lapangan kerja (9,3 persen) dan pemberantasan korupsi (8,9 persen) juga menjadi perhatian publik.
“Kinerja yang baik akan menciptakan penilaian kepuasan, sementara kepercayaan publik menjadi landasan legitimasi. Demokrasi akan menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi masyarakat akan menentukan agenda pemerintahan yang akan datang,” jelas Hanta.
Ia juga menambahkan bahwa dua tahun pertama merupakan fase konsolidasi kekuasaan yang telah dilalui. Keberhasilan dalam tiga tahun ke depan perlu dinilai berdasarkan sejauh mana kekuasaan tersebut mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan, mempertahankan kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan memenuhi harapan masyarakat.
Survei nasional ini dilaksanakan secara langsung dari tanggal 30 September hingga 7 Oktober 2026, melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling.
➡️ Baca Juga: Robot Unik Film Pelangi di Mars Siap Menghibur Penonton Libur Lebaran 2026 di Bioskop
➡️ Baca Juga: Bocah 5 Tahun Meninggal Dunia Setelah Digigit Monyet Peliharaan di Pamekasan
