Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya tentang kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menekankan bahwa angka tersebut hanyalah sebuah simulasi atau pengandaian, dan bukan mencerminkan kebutuhan harian yang nyata. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan memasak menu berbahan daging sapi secara serentak.
“Ini bukanlah angka yang harus dipenuhi setiap hari. Jika satu SPPG memutuskan untuk memasak daging sapi, maka mereka akan memerlukan satu ekor. Jadi, jika kita menginstruksikan semua SPPG untuk memasak daging sapi pada waktu tertentu, kita tinggal menghitung jumlah SPPG yang ada dan mengalikannya dengan satu ekor sapi,” jelas Dadan dalam keterangan persnya pada Rabu, 22 April 2026.
Dadan menambahkan bahwa dalam satu sesi memasak, kebutuhan daging sapi di setiap SPPG bisa mencapai antara 350 hingga 382 kilogram, yang setara dengan satu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan dagingnya.
“Menu yang disajikan tidak hanya daging sapi, tetapi juga mencakup telur, ayam, dan ikan. Jika satu SPPG memasak daging sapi, maka dibutuhkan sekitar 350 kilogram daging untuk satu kali masak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konsumsi gizi seimbang agar hasilnya maksimal. Jadi, jika kita membutuhkan 382 kilogram daging, berarti sama dengan satu ekor sapi untuk daging saja,” imbuh Dadan.
Meskipun demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak menerapkan kebijakan menu seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pangan yang bisa berpengaruh terhadap harga di pasar.
Dia juga berbagi pengalamannya saat merayakan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Dalam acara tersebut, menu yang disajikan adalah nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu, kami memerlukan 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Akibatnya, harga telur sempat mengalami kenaikan hingga Rp3.000,” tuturnya.
Dari pengalaman tersebut, BGN mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Menu disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di setiap daerah.
“Kami ingin memberdayakan sumber daya lokal dan juga mempertimbangkan selera masyarakat setempat. Dengan cara ini, tekanan terhadap konsumsi tidak akan terlalu tinggi. Jika kita menerapkan menu nasional, pasti akan ada tekanan yang besar, dan harga akan naik,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Mengungkap Peran Staking Node dalam Mempertahankan Keamanan Blockchain Cryptocurrency Proof of Stake
➡️ Baca Juga: Pemerintah Dinilai Kurang Fokus dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen Pasca Revisi UUPK
