Jakarta – Bank Indonesia melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai total US$454,8 miliar. Dengan angka ini, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada kisaran 30,7 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, posisi ULN pada bulan tersebut tetap relatif stabil jika dibandingkan dengan angka pada Juni 2026 yang tercatat sebesar US$454,5 miliar.
“Posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 tetap terjaga dengan baik,” ungkap Denny dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta pada Selasa, 15 September 2026.
Lebih lanjut, pertumbuhan ULN pada Juli 2026 terutama didorong oleh peningkatan utang luar negeri publik, meskipun terjadi penurunan pada sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US$218,4 miliar, meningkat sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun lalu.
Peningkatan posisi utang luar negeri pemerintah ini sebagian besar dipengaruhi oleh aliran investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan menepati kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, pengelolaan utang luar negeri dilakukan secara hati-hati, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu bagian penting dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penggunaan utang luar negeri diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan utang.
Dari sudut pandang sektor ekonomi, penggunaan utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk berbagai sektor, di antaranya:
– Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah)
– Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen)
– Jasa pendidikan (16,2 persen)
– Konstruksi (11,5 persen)
– Transportasi dan pergudangan (8,5 persen)
Dengan hampir seluruh utang luar negeri pemerintah berupa utang jangka panjang, posisi tersebut dinilai relatif aman dan terkendali. Di sisi lain, utang luar negeri sektor swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$194,5 miliar, mengalami kontraksi sebesar 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini dipengaruhi oleh utang luar negeri dari kelompok peminjam non-lembaga keuangan dan lembaga keuangan, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dan 0,3 persen.
Dalam hal sektor ekonomi, utang luar negeri swasta sebagian besar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan total kontribusi mencapai 80,6 persen dari keseluruhan utang luar negeri swasta. Sebagian besar utang luar negeri di sektor swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang.
➡️ Baca Juga: Pakar Kasus Febrie Adriansyah: Indikasi TPPU Kuat dan Penerimaan Suap dalam Upaya Berantas Korupsi
➡️ Baca Juga: Uji Nyata 50 Aplikasi: Samsung One UI 6.1 vs Pixel UI Mana Lebih Bersih?
