Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat kepada Bahlil Lahadalia untuk menjalankan peran sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menko Bahlil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, sesuai dengan arahan serta kewenangan yang diberikan oleh Presiden. Ia menyatakan bahwa hilirisasi dan transisi energi merupakan elemen penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu diperkuat dan dipercepat dalam pelaksanaannya.
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan berfokus pada penguatan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. “Kita menyadari bahwa Bapak Presiden memiliki program yang salah satu di antaranya berhubungan dengan Hilirisasi dan transisi energi. Ini harus kita konsolidasikan melalui Kemenko agar percepatan eksekusi dapat terlaksana dengan baik ke depan,” ungkap Bahlil setelah dilantik di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam penjelasannya, Bahlil menekankan bahwa sektor ESDM memiliki hubungan yang erat dengan agenda hilirisasi. Ia mencatat bahwa sekitar 90 persen dari total investasi dalam hilirisasi berada di sektor ESDM. “Kantor kami akan tetap berada di Kementerian ESDM sembari melihat perkembangan ke depan. Fokus utama kita adalah hilirisasi, di mana 90 persen dari total investasi tersebut terletak di sektor ESDM,” lanjutnya.
Terkait dengan kolaborasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan bahwa kementerian tersebut tetap merupakan kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. “Sebagai Menko, kami hanya berfungsi sebagai koordinator. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi bertindak sebagai Menteri Teknis. Kementeriannya berada dalam koordinasi kami,” jelasnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa ia akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia menambahkan bahwa setiap pembantu Presiden wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan mandat yang ada. “Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden, karena semua kewenangan dalam ketatanegaraan diatur oleh Bapak Presiden, dan sebagai pembantu yang baik, kami akan patuh dan tunduk pada apa yang telah diperintahkan,” kata Bahlil.
Lebih jauh, Bahlil menekankan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh Presiden harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pembantunya. “Kita memahami bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu, semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden perlu dihargai dan dilaksanakan,” tegas Bahlil.
Percepatan hilirisasi energi nasional menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Bahlil. Hilirisasi energi merupakan proses penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan upaya yang terkoordinasi, diharapkan seluruh program yang ditetapkan dapat terwujud secara efektif.
Berbagai inisiatif yang berhubungan dengan hilirisasi energi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam konteks transisi energi, Bahlil berkomitmen untuk mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam menjalankan tugas ini, Bahlil akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi hilirisasi energi nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi dan mendukung visi besar pemerintah dalam mencapai kemandirian energi.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bahlil akan mendorong pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam sektor energi. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, diharapkan proses hilirisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam rangka mendukung hilirisasi energi nasional, pemerintah juga akan menawarkan berbagai insentif bagi para investor yang berpartisipasi dalam proyek-proyek hilirisasi. Ini merupakan langkah strategis untuk menarik minat investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor energi yang berkelanjutan.
Diharapkan, dengan adanya komitmen dan strategi yang jelas dari Menko Bahlil, hilirisasi energi nasional dapat berlangsung dengan lancar, membawa manfaat bagi perekonomian nasional serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, keberhasilan program hilirisasi ini akan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional ke depan.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Bahlil mampu membawa perubahan signifikan dalam sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Melalui upaya yang terarah dan kolaboratif, hilirisasi energi nasional akan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
➡️ Baca Juga: Bung Ropan Tanggapi Peluang Mees Hilgers Kembali ke Timnas Indonesia Setelah Tinggalkan FC Twente
➡️ Baca Juga: Doni Salmanan Terlihat Bebas, Netizen Temukan di Mal Bersama Istri
