Jakarta – Aktivis Supriyono, yang akrab disapa Botok, bersama dengan sejumlah rekan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka segera melangkah menuju ruang rapat paripurna untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi, Botok yang mengenakan kaos dan topi hitam memasuki kompleks parlemen yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.
Botok hadir bersama Koordinator AMPB, Teguh Istianto, serta beberapa rekan lainnya. Mereka dijaga oleh petugas keamanan yang mengenakan jas hitam, yang memastikan kelancaran akses ke ruang rapat.
Setelah tiba di Gedung Nusantara II, Botok dan timnya langsung menuju lantai tiga untuk memasuki ruang rapat paripurna.
Sambil berjalan, Botok menyampaikan bahwa mereka telah diizinkan untuk masuk oleh pimpinan DPR RI.
“Iya, iya, kami diizinkan oleh pimpinan DPR RI,” ungkap Botok dengan penuh semangat.
Dia menambahkan, “Semoga aspirasi rakyat Indonesia ini bisa segera direalisasikan,” harapnya menutup pernyataan tersebut.
Sebelumnya, sudah diberitakan bahwa DPR RI akan mengadakan Rapat Paripurna ke-3 dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna Gedung Nusantara II pada hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026.
Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna adalah laporan mengenai perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan Perampasan Aset.
Agenda ini juga bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di depan kompleks parlemen Jakarta pada hari yang sama.
Meskipun ada kabar mengenai aksi demonstrasi bertajuk ’27 Agustus’, DPR tetap melanjutkan rapat paripurna serta pertemuan dengan komisi-komisi terkait mitranya.
Selain membahas RUU Perampasan Aset, rapat paripurna tersebut juga dijadwalkan untuk melakukan pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut juga akan menyampaikan tanggapan dari Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
➡️ Baca Juga: KPK Terima 402.638 Pelaporan LHKPN dari 416.348 Wajib Lapor
➡️ Baca Juga: Idrus Marham Menanggapi Keras Narasi Provokatif Terkait Pemerintahan Prabowo
