Kuasa hukum ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang berselisih dengan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, telah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan adanya aliran dana dari perusahaan tersebut. Permintaan ini berkaitan dengan sejumlah individu yang diduga terlibat dalam proses pengurusan blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Tim kuasa hukum ini, yang terdiri dari Martinus Siki, Slamet Jaenuri, dan Aloisius Abi, menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke gedung KPK pada hari Senin, 28 September 2026.
Martinus Siki menjelaskan bahwa mereka memiliki indikasi mengenai aliran uang dari Summarecon yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya kepada individu yang telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Ia menyebutkan beberapa nama, termasuk Erwin dan Sontang Manurung, yang kerap berkomunikasi dengan mereka. Menurut Martinus, informasi mengenai aliran dana tersebut diperoleh dari divisi hukum perusahaan, yang menegaskan bahwa praktik suap ini melibatkan beberapa divisi di dalam Summarecon.
Lebih lanjut, Martinus menjelaskan bahwa besaran aliran dana suap yang mereka curigai bahkan lebih besar dari jumlah yang disita KPK saat OTT, yang mencapai Rp106 miliar. Ia menambahkan bahwa pemilik Summarecon pernah menawarkan untuk melakukan penyelesaian secara damai dengan mengajukan sejumlah uang kepada pihak mereka. “Kami merasa ada lebih dari itu, karena pemilik Summarecon sendiri juga sempat menawarkan uang kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa penawaran tersebut disampaikan melalui presiden direktur perusahaan.
Martinus berharap KPK dapat memanggil sejumlah pihak dari Summarecon untuk memberikan keterangan terkait dugaan ini. Ia menekankan bahwa nilai tanah yang sedang disengketakan sangat signifikan, dan ia meyakini bahwa jumlah uang yang diterima oleh pihak tertentu cukup besar. Menurutnya, pemanggilan tersebut juga seharusnya melibatkan pemilik PT Summarecon, karena mereka dianggap mengetahui tentang aliran dana yang dimaksud.
Dalam hal ini, Aloisius Abi menambahkan bahwa sengketa ini berawal dari klaim atas tanah seluas 65 hektare yang terletak di Gunung Geulis, Bogor. Pemilik lahan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1972 dan hal ini masih tercatat dalam Warkah Tanah Kabupaten Bogor. “Proses penerbitan SHGB ini juga menimbulkan tumpang tindih atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain,” jelasnya.
Aloisius mengaitkan penerbitan SHGB dengan Amin Arsad, yang ia sebut sebagai ayah dari Rizal Pahlevi, salah satu individu yang ditangkap oleh KPK. “Tindakan yang dilakukan oleh Rizal ini berhubungan langsung dengan pelanggaran yang terjadi di tanah tersebut,” tegasnya.
Tim kuasa hukum ahli waris menekankan pentingnya penyelidikan mendalam terkait aliran dana yang mengalir dari pihak Summarecon. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak hanya melibatkan transaksi kecil, melainkan mencerminkan praktik yang lebih luas mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi atas hak milik. Martinus menambahkan bahwa mereka memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka dan siap menyerahkannya kepada penyidik KPK jika diperlukan.
Dalam konteks ini, kuasa hukum ahli waris juga mengharapkan agar pihak KPK dapat mengambil tindakan yang tegas dan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mereka percaya bahwa dengan adanya penyelidikan yang transparan, keadilan akan dapat ditegakkan dan hak-hak pemilik lahan yang sah dapat dipulihkan.
Martinus juga menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal proses hukum ini hingga ada kejelasan mengenai status tanah yang disengketakan. “Kami tidak akan mundur dan akan terus berjuang demi hak-hak klien kami,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Keberanian tim kuasa hukum ahli waris untuk mengungkap dugaan aliran dana ini menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan. Mereka yakin bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KPK akan membawa terang atas kasus yang sudah berlangsung lama ini. Diharapkan, dengan adanya perhatian dari lembaga penegak hukum, praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.
Dalam konteks sengketa tanah yang melibatkan PT Summarecon, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa kepemilikan tanah dan hak-hak yang melekat padanya harus dihormati. Setiap tindakan yang merugikan pihak lain dalam hal ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Tim kuasa hukum ahli waris optimis bahwa suara mereka akan didengar dan hak-hak mereka akan diperjuangkan melalui jalur hukum yang ada.
Dengan demikian, langkah yang diambil oleh kuasa hukum ahli waris tidak hanya berdampak pada kasus ini, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa tanah lainnya di masa depan. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta lingkungan investasi yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Buruh Siap Ungkap Partai Politik yang Tidak Serius Membahas RUU Ketenagakerjaan
➡️ Baca Juga: Empat Tersangka Kasus HGB Diduga Terafiliasi dengan Nusron Wahid Menurut KPK
