Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan kritik terhadap hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan.
Idrus mempertanyakan objektivitas dari penilaian tersebut, khususnya yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
Dia menjelaskan bahwa survei publik adalah alat yang sangat penting dalam demokrasi, yang berfungsi untuk mengukur pandangan, kepuasan, dan keprihatinan masyarakat. Namun, Idrus menekankan bahwa penggunaan survei harus didasarkan pada metodologi yang jelas, integritas, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Di era demokrasi saat ini, survei publik memang sangat populer, terutama ketika hasilnya mengejutkan. Secara umum, survei adalah instrumen demokrasi yang dapat mencerminkan suara masyarakat,” ungkap Idrus dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengingatkan bahwa survei seharusnya tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi, tetapi justru beralih menjadi sarana pembentukan opini yang bisa menyesatkan.
“Namun, instrumen yang memiliki nilai tinggi ini tentu harus mengikuti kaidah-kaidah yang ketat, mengedepankan integritas metodologis dan kejujuran analisis, agar survei tidak dijadikan senjata opini yang menyesatkan,” tambahnya.
Idrus juga mengingatkan bahwa ketika angka yang diperoleh bertentangan dengan logika dan fakta, hal itu menciptakan sebuah paradoks. “Angka yang tidak selaras dengan nalar dan fakta adalah sebuah kesesatan rasionalitas dan pengkhianatan terhadap realitas,” tegas Idrus.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja Bahlil seharusnya tidak hanya berlandaskan pada persepsi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor energi nasional.
Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya menyaksikan kebijakan yang diambil oleh Bahlil, tetapi juga merasakan dampak dari berbagai program dan langkah yang diimplementasikan oleh Kementerian ESDM.
“Publik tidak hanya melihat gebrakan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Bahlil, tetapi juga merasakan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penilaian harus mencermati apa yang dilakukan, bagaimana prosesnya, dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Idrus.
Idrus pun mempertanyakan dasar dari penilaian Celios terhadap Bahlil, termasuk indikator yang digunakan untuk menyimpulkan kinerja menteri tersebut.
“Saya rasa, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, penilaian ini tidak dapat dianggap faktual,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI 6% pada 2026 Melalui Kebijakan Efektif
➡️ Baca Juga: Menhan Pakistan: Israel Dianggap Ancaman Serius bagi Kemanusiaan yang Adil
