Ferdy Sambo menjadi sorotan publik setelah Ombudsman RI melakukan penemuan sejumlah bangunan yang mirip dengan hunian pribadi di wilayah Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Penemuan ini memicu berbagai spekulasi mengenai keberadaan fasilitas mewah lapas Cibinong yang dapat dinikmati oleh beberapa napi, termasuk Sambo.
Namun, pihak Ferdy Sambo segera membantah klaim bahwa klien mereka menikmati fasilitas tersebut. Mereka menegaskan bahwa Sambo tidak pernah menggunakan bangunan yang ditemukan dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada 23 September 2026.
Arman Hanis, selaku kuasa hukum Ferdy Sambo, menyatakan bahwa kliennya tetap menjalani masa hukuman di dalam blok lapas, berbaur dengan narapidana lainnya. Ia menambahkan bahwa saat ini Sambo menempati sel di Blok A 2.5.
“Perlu kami sampaikan, klien kami saat ini menjalani hukuman di Lapas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menempati sel Blok A 2.5 bersama narapidana lainnya,” ungkapnya yang dikutip pada 26 September 2026.
Bantahan tersebut juga mencakup aktivitas kunjungan keluarga dan pengacara. Menurut Arman, setiap pertemuan dengan Sambo selalu berlangsung di area kunjungan yang diperuntukkan bagi publik, bukan di bangunan hunian seperti yang dilaporkan Ombudsman RI.
“Tidak pernah ada pertemuan di rumah hunian sebagaimana yang dipublikasikan dalam temuan Ombudsman,” tegasnya.
Arman merujuk pada pernyataan dari pihak Lapas Kelas IIA Cibinong yang menyatakan bahwa Sambo ditempatkan di antara warga binaan lainnya. Ia menekankan bahwa kliennya tidak mendapatkan perlakuan istimewa, termasuk penggunaan bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman.
“Klien kami tidak pernah menempati rumah hunian atau bangunan sebagaimana yang ditampilkan dalam pemberitaan hasil sidak Ombudsman. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat juga telah mengonfirmasi secara terbuka bahwa tidak ada temuan yang menunjukkan klien kami menikmati fasilitas tersebut,” ujarnya.
Arman juga menambahkan bahwa Ombudsman tidak menemukan bukti yang mengaitkan Sambo dengan fasilitas yang dipermasalahkan.
“Selama menjalani masa hukuman, klien kami adalah warga binaan yang taat pada peraturan, berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pembinaan kerohanian, dan menjalani hukuman tersebut dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Ia berpendapat bahwa temuan mengenai fasilitas mewah tidak seharusnya langsung diarahkan kepada kliennya tanpa adanya bukti yang kuat.
“Sungguh tidak pantas jika temuan Ombudsman RI langsung dijadikan tuduhan terhadap klien kami tanpa dukungan fakta, hanya demi kepentingan sensasi berita dan keuntungan pihak-pihak tertentu,” tuturnya.
Dengan pernyataan ini, jelas bahwa Ferdy Sambo tetap memiliki komitmen untuk menjalani hukumannya dengan baik dan taat pada aturan yang berlaku di Lapas Cibinong. Meskipun ada desas-desus mengenai fasilitas mewah, pihaknya terus menegaskan bahwa semua tudingan tersebut tidak berdasar.
Penting untuk dicatat bahwa situasi ini menciptakan keraguan di kalangan publik mengenai transparansi dan integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Fasilitas mewah lapas Cibinong menjadi perdebatan hangat, dan banyak yang meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai kondisi yang sebenarnya di dalam lapas tersebut.
Keterangan dari kuasa hukum Ferdy Sambo memberikan gambaran jelas bahwa kliennya tidak menikmati kemewahan yang diduga ada di dalam lapas. Hal ini penting untuk diingat saat melihat laporan media yang mungkin menyoroti aspek-aspek sensasional dari situasi ini.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggugah pertanyaan mengenai perlakuan terhadap narapidana dan fasilitas yang seharusnya disediakan oleh negara. Apakah semua narapidana mendapatkan perlakuan yang sama, ataukah ada disparitas yang mencolok dalam sistem pemasyarakatan?
Dengan adanya penjelasan dari pihak Ferdy Sambo, diharapkan publik dapat lebih objektif dalam menilai situasi ini dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Penting bagi semua pihak untuk tetap mematuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam hal perlakuan terhadap narapidana.
Dari sudut pandang hukum, kasus ini juga menawarkan pelajaran berharga mengenai pentingnya menjaga integritas sistem pemasyarakatan. Fasilitas mewah lapas Cibinong, jika benar adanya, harus menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa tidak ada narapidana yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena status atau posisi mereka.
Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan semua pihak dapat belajar dari situasi ini dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia agar lebih adil dan transparan untuk semua narapidana.
➡️ Baca Juga: Latihan Ketahanan Kaki Badminton untuk Pertandingan Lama dengan Stabilitas Optimal
➡️ Baca Juga: Reza Arap Mengoreksi Sebutan yang Tepat: “Furap” Bukan “Furab
