Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara luas sebagai langkah untuk mengurangi konsumsi energi nasional, meskipun langkah serupa telah diambil oleh beberapa negara.
Bahlil menyampaikan bahwa pasokan energi dalam negeri saat ini masih dalam kondisi yang cukup aman, sejalan dengan perkembangan situasi geopolitik global yang mulai menunjukkan tanda-tanda positif.
Kondisi ini terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan AS-Israel, yang mempengaruhi penutupan Selat Hormuz. Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada kebijakan buka-tutup yang diberlakukan di selat tersebut.
Perkembangan ini memungkinkan kapal dari negara-negara non-Israel dan AS untuk kembali melakukan aktivitas dan berkomunikasi di kawasan tersebut. Menurut Bahlil, hal ini merupakan langkah positif bagi stabilitas distribusi energi secara global.
“Jadi, untuk kapal-kapal dari negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, sekarang sudah ada kesempatan untuk berkomunikasi. Ini adalah sebuah perkembangan yang menggembirakan,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dari segi domestik, Bahlil memastikan bahwa ketersediaan energi di Indonesia masih terkendali. Dia menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan listrik masih berada pada level yang aman sesuai dengan standar cadangan nasional.
Kondisi yang sama juga berlaku untuk stok batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik, yang menurutnya masih berada dalam batas aman dengan rata-rata cadangan sekitar 14-15 hari, sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.
Dengan kondisi tersebut, Bahlil berpendapat bahwa belum ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah drastis, seperti penerapan WFH secara masif.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan WFH sebagai langkah penghematan energi, khususnya dalam hal efektivitas menekan konsumsi energi. Pemerintah masih menanti perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan semacam itu.
“Ada beberapa langkah yang sedang kami pertimbangkan, tetapi kami masih meneliti apakah WFH memang diperlukan,” jelasnya.
➡️ Baca Juga: Halal bi Halal PDBN Memperkuat Persatuan Tokoh Lintas Generasi di Bogor
➡️ Baca Juga: Satgas Kampus Unaya Aceh Meninggal Saat Amankan Unjuk Rasa
