Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons dengan tegas terhadap narasi politik yang dianggap provokatif dan dapat merugikan pemerintahan serta kondisi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Idrus menegaskan bahwa narasi tersebut tidak seharusnya dibiarkan berkembang secara liar, karena dapat mengancam stabilitas nasional yang selama ini dijaga.
“Indonesia harus menghindari jebakan yang sama. Kita perlu belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas kerap bermula dari narasi yang tidak bertanggung jawab dan kontraproduktif,” ujar Idrus saat memberikan pernyataan kepada wartawan pada Senin, 6 April 2026.
Isu ini semakin panas setelah munculnya pernyataan dari Islah Bahrawi yang menyebut adanya penurunan kapasitas kognitif Presiden Prabowo.
Idrus melihat bahwa situasi kepemimpinan saat ini membawa berbagai persoalan, termasuk meningkatnya rasa ketakutan dan tekanan di kalangan masyarakat. Ia berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan dapat menjadi solusi yang diperlukan.
“Jika kita membahas tatanan politik, pemimpin adalah sumbernya. Jadi, perubahan harus dimulai dari situ,” tandasnya.
Di sisi lain, pernyataan Syaiful Mujani yang dianggap menyinggung isu pemakzulan presiden semakin memperburuk situasi. Meskipun Syaiful telah membantah dan menyatakan bahwa pernyataannya telah dipotong dari konteks, perdebatan di kalangan publik telah terlanjur meluas.
Menurut Idrus, masalah ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik. Ia berpendapat bahwa sebagai seorang intelektual, setiap pernyataan harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu dapat ditafsirkan secara liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi tentang dampak yang ditimbulkan,” jelasnya.
Idrus menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam proses pergantian kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa isu pemakzulan presiden tidak bisa dibangun hanya berdasarkan opini atau spekulasi yang tidak berdasar.
“Proses pemakzulan adalah hal yang serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang—mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa diputuskan hanya melalui opini publik atau narasi yang bersifat provokatif dan tidak utuh,” tegas Idrus.
Dalam penjelasan yang lebih mendalam, Idrus menyoroti bagaimana realitas komunikasi publik saat ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan secara tidak utuh, dipotong, atau disampaikan dengan cara provokatif dapat membentuk persepsi publik secara bias, mempercepat polarisasi, serta merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
➡️ Baca Juga: Ali Khamenei: Pemimpin Tertinggi Iran yang Tewas dalam Serangan Gabungan AS dan Israel
➡️ Baca Juga: 380 Lowongan Kerja Bea Cukai untuk Lulusan SMA Dibuka Bulan Depan di Purbaya
