Jakarta – Pelantikan pejabat baru dalam jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah penting dalam memperkuat pengelolaan pemerintahan yang lebih responsif. Di tengah dinamika perubahan cara masyarakat dalam mengakses informasi, sektor komunikasi publik dan teknologi informasi menjadi fokus utama.
Marulina Dewi Mutiara kini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Penunjukan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi publik yang lebih efektif dan berbasis data.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa pengisian posisi strategis ini dilakukan dengan pendekatan manajemen talenta. “Kami menerapkan manajemen talenta, harapannya ini menjadi pilihan terbaik bagi Jakarta,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses penetapan jabatan ini melibatkan koordinasi dengan para pemimpin daerah lainnya. “Kami bertiga; gubernur, wakil gubernur, dan sekda, berkomunikasi untuk menentukan individu-individu yang paling tepat,” imbuhnya.
Pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesinambungan dalam pemerintahan. “Sebanyak 11 pejabat dilantik dengan waktu efektif yang berbeda untuk memastikan transisi berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam konteks pemerintahan modern, Diskominfotik memainkan peran krusial dalam menangani komunikasi publik dan pengelolaan data. Peran ini menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan akan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dari masyarakat.
Marulina menjelaskan bahwa waktu transisi sebelum resmi menjabat merupakan kesempatan berharga untuk melakukan konsolidasi internal. “Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang, mulai dari koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) hingga penyelarasan kebijakan,” ujarnya, seperti yang dikutip dari keterangan resmi pada 17 April 2026.
Ia menegaskan bahwa kesiapan tersebut sangat penting agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan optimal sejak awal. “Dengan demikian, saat kami mulai efektif, kami bisa langsung bergerak dengan cepat,” tegasnya.
Ke depan, pemanfaatan data dan statistik akan menjadi fokus utama dalam mendukung pembuatan kebijakan. “Penggunaan data dan statistik harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur,” ujarnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintahan. Langkah ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan.
Selain itu, integrasi layanan digital juga akan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem yang saling terhubung diharapkan dapat mendorong efisiensi serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
➡️ Baca Juga: Android 15 Beta Bikin Baterai Boros? Ini Setting Tersembunyi Buat Menghemat Daya!
➡️ Baca Juga: KPK Resmi Tunjuk Ajudan Gubernur Riau Sebagai Tersangka dalam Kasus ‘Jatah Preman
