Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Ini termasuk dalam konteks perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang dikenal dengan istilah Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Prabowo menjelaskan bahwa setiap elemen dalam perjanjian itu telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum disetujui oleh pemerintah, khususnya mengenai penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.
“Saudara harus percaya bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah prioritas utama saya. Jika terdapat indikasi bahwa perjanjian tersebut mengancam kepentingan nasional kita, saya tidak akan ragu untuk mundur dari kesepakatan itu,” ungkap Prabowo dalam pernyataan resminya pada Minggu, 22 Maret 2026.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memperoleh perlakuan khusus dari Presiden AS, Donald Trump, dalam konteks perjanjian ini.
Menurut Prabowo, pemerintah masih memiliki opsi untuk bernegosiasi jika perjanjian tersebut dianggap merugikan bagi Indonesia.
“Dalam perjanjian terbaru ini, kami sepakat untuk menyertakan klausul penyesuaian jika ada aspek yang tidak memuaskan bagi kedua belah pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita,” jelasnya.
Prabowo menekankan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Indonesia tidak tersedia bagi negara lain yang terlibat dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.
“Setahu saya, klausul semacam ini tidak ada dalam kesepakatan dengan negara lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo optimis bahwa Indonesia akan meraih manfaat signifikan dari kesepakatan ini, di mana sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit akan dikenakan tarif nol persen.
“Dalam perjanjian ini, terdapat 1.819 komoditas yang tarifnya menjadi nol persen. Ini tentu merupakan keuntungan bagi kita,” ujarnya dengan tegas.
Menyinggung kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian dagang dengan AS, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap rasional dan memprioritaskan keuntungan nasional.
“Kita akan selalu mencari opsi yang memberikan keuntungan, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Presiden Tegaskan Komitmen untuk Reformasi hukum
➡️ Baca Juga: Bencana Alam di Indonesia: Persiapan dan Tanggapan
