Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan Kapal Induk USS Abraham Lincoln, sebagai bagian dari Operasi True Promise 4, yang diumumkan pada hari Minggu, 1 Maret 2026.
Empat rudal balistik Iran ditembakkan ke arah kapal induk tersebut, mengindikasikan bahwa “serangan signifikan oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap musuh telah memasuki fase baru, di mana darat dan laut akan menjadi kuburan bagi para agresor teroris,” menurut pernyataan dari IRGC yang dilaporkan oleh Tasnim.
Di hari yang sama, IRGC menginformasikan bahwa mereka telah memulai gelombang ketujuh dan kedelapan dari Operasi True Promise 4 sebagai respons terhadap tindakan agresif yang terus berlanjut dari Amerika Serikat dan rezim Israel.
Menanggapi agresi yang dilancarkan oleh AS dan Israel sejak Sabtu pagi, IRGC telah melaksanakan empat gelombang serangan presisi yang menargetkan lokasi-lokasi militer di wilayah pendudukan, termasuk Tel Aviv dan Haifa, yang memaksa pemukim Israel untuk berlindung di tempat aman.
Laporan menyebutkan bahwa pejabat-pejabat senior, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terpaksa berlindung di bunker yang diperkuat akibat meningkatnya ancaman serangan.
IRGC juga mengarahkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer yang dikelola oleh AS di seluruh kawasan Asia Barat, termasuk Armada Kelima yang berbasis di Bahrain, serta instalasi penting di Qatar dan Uni Emirat Arab, mengingat dukungan mereka terhadap tindakan agresi terhadap Iran.
Pemerintah Iran menuduh AS dan Israel terlibat dalam aksi terorisme serta penghilangan nyawa yang direncanakan terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa serangan gabungan oleh kedua negara pada Sabtu, 28 Februari 2026, melanggar prinsip dan norma hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tindakan teror yang dilakukan oleh AS dan rezim Zionis (Israel), yang mencakup penghilangan nyawa yang direncanakan terhadap Pemimpin Tertinggi serta pejabat tinggi lainnya melalui agresi militer terhadap kedaulatan dan integritas wilayah nasional Iran, merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seluruh prinsip dan norma internasional,” demikian pernyataan itu.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap pemimpin negara berdaulat tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional yang ada.
➡️ Baca Juga: Dukungan Kuat di Munas IPSI Memperbesar Peluang Prabowo Jadi Ketua Umum
➡️ Baca Juga: Pangkalan Militer Siprus Diserang Drone Shahed Iran, Inggris Siagakan F-35 dan Kapal Perang
